Pengawasan Haji: Wakil Ketua DPR Soroti Masalah Transportasi dan Layanan Lansia

Rei - 21 Jun 2024

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus, mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan haji tahun 2024 adalah masalah transportasi. Kebijakan baru terkait rute melintas di Muzdalifah yang diterapkan setelah kejadian di tahun 2023 menyebabkan kesulitan bagi para jemaah. "Titik drop di Mina, siapa yang mengantar para lansia ke maktab masing-masing? Bagaimana kendaraan harus keluar untuk tugas lain? Semua ini perlu diatur dengan baik," ungkapnya sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Pernyataan ini disampaikan setelah rapat koordinasi dengan Menteri Agama RI dan jajarannya di Mekkah, Arab Saudi, pada Rabu (12/06/2024). Lodewijk juga menekankan pentingnya layanan ramah lansia dalam pelaksanaan haji. "Kami mengecek kendaraan yang digunakan. Ada 20 kendaraan yang menggunakan hidrolik untuk memudahkan lansia naik," ujarnya dalam siaran pers.

Meski langkah ini merupakan kemajuan, Lodewijk menekankan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperhatikan, termasuk kebutuhan jemaah difabel. Selain aspek operasional, dia juga menyoroti potensi ekonomi dari pelaksanaan haji, berharap kontribusi ekonomi dari banyaknya jemaah Indonesia dapat meningkat. "Pendapatan bukan pajak diharapkan bisa meningkat. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus memenuhi standar tertentu agar bisa berpartisipasi, termasuk dalam penyediaan bahan pangan seperti sayuran dan beras," katanya.

Lodewijk juga menyarankan perhitungan matang jika ingin membuka pemondokan untuk jemaah umrah di masa depan. "Pesawat dari Indonesia selalu penuh. Ini menandakan ekonomi kita sudah bangkit. Jika ada yang menginap, harus ada perhitungan tertentu agar memberikan kontribusi ekonomi bagi Indonesia," jelasnya.

Selama dua hari terakhir, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI meninjau berbagai aspek penting seperti pemondokan, konsumsi, kesehatan, dan transportasi untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaah haji Indonesia di tanah suci. "Potret Mekkah ini akan kami bawa ke Kementerian Agama (Kemenag) untuk diterapkan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Apa yang sudah bagus di Mekkah diharapkan bisa diterapkan dengan baik di sana. Apa yang kurang akan kami eliminir," ujar Lodewijk.

Lodewijk menekankan antusiasme Timwas Haji DPR RI dalam menjalankan tugasnya, meski waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan hanya 30 menit. "Kami segera menghentikan diskusi karena jajaran Kemenag harus turun ke lapangan. Hanya tinggal tiga hari lagi sebelum puncak ibadah haji. Jangan sampai mereka tertahan mendengar diskusi kami," ucapnya.

Lodewijk juga menyampaikan bahwa Timwas Haji DPR RI menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan prosesi haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina kepada Kemenag, menekankan bahwa kegagalan dalam pelaksanaan akan berdampak negatif pada berbagai pihak. "Kami berharap pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik, termasuk penggunaan smart card yang masih menghadapi kendala. Kemenag sudah memiliki rencana darurat jika terjadi hal-hal tak terduga," tambahnya.

Meski demikian, Lodewijk menaruh kepercayaan penuh kepada Kemenag untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak ibadah haji. "Kami harapkan pelaksanaan haji berjalan aman, lancar, dan tertib sesuai harapan pemerintah, DPR, dan keluarga jemaah di Indonesia," ujarnya.

Dengan segala persiapan dan pengawasan yang ketat, pelaksanaan haji tahun 2024 diharapkan dapat berjalan lebih baik dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh jemaah haji Indonesia.